JAKARTA, Pemerintah telah menyiapkan sistem pelaporan praktik pungutan liar dari masyarakat.
Sistem pelaporan ini dirilis seiring dengan penerbitan Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2016 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar.

Irwasum Komjen Dwi Priyatno, Jaksa Agung M. Prasetyo, Menkopolhukam Wiranto, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Menkumham Yasona Laoly dan Kapolri Jenderal Tito Karnavian saat menggelar konferensi pers Satgas Sapu Bersih Pungutan Liar di Kantor Presiden, Jumat (21/10/2016)

Menteri Koordinator bidang Politik Hukum dan Keamanan Wiranto menjelaskan, masyarakat bisa melaporkan praktik pungli dengan tiga cara.

"Untuk masyarakat paham internet, disiapkan website saberpungli.id. Silahkan lapor di sana," ujar Wiranto di Kantor Presiden, Jakarta, Jumat (21/10/2016).

Di website yang dikontrol dari Kantor Menko Polhukam itu, masyarakat harus meregistrasi identitas terlebih dahulu untuk memastikan validitas laporan.

Cara kedua, pemerintah menyediakan layanan SMS call center di nomor 1193. Masyarakat tinggal menyampaikan secara singkat di mana, kapan dan siapa yang melakukan pungli itu.

Cara ketiga, disediakan pula hotline telpon di nomor 193. Masyarakat yang menemui atau menjadi korban pungli juga dapat mengadukannya langsung ke nomor tersebut.

"Nomor itu akan tersambung dengan operator kami yang memang kami siapkan untuk Satgas Saber Pungli," ujar Wiranto.

Wiranto memastikan, identitas pelapor dirahasiakan. Ia berharap pemberantasan pungli tersebut didukung pula oleh tingginya partisipasi masyarakat.

Meski demikian, Wiranto mengatakan bahwa sistem pelaporan yang sudah siap digunakan saat ini adalah website.

Namun, dalam waktu beberapa hari ke depan, sistem pelaporan SMS dan telepon dipastikan sudah dapat digunakan.

Presiden Joko Widodo telah menandatangani Perpres Nomor 87 Tahun 2016 tentang Satuan Tugas Saber Pungli.

Dalam Perpres itu, Satgas Saber Pungli bertugas untuk memberantas praktik pungutan liar secara efektif dan efisien.

Satgas itu memiliki empat fungsi, yakni intelejen, pencegahan dan sosialisasi, penindakan serta yustisi.

Pasal 4 huruf d dalam Perpres tersebut memungkinkan Satgas itu untuk melaksanakan tangkap tangan.

sumber: Kompas.com

YOUR REACTION?

Facebook Conversations